RSBI….OH…RSBI

(Kumpulan berita tanggal 8,13dan 15 maret dari kompas.com)

10 Alasan Utama SBI Harus Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ada sepuluh kelemahan utama yang menjadi alasan kuat bagi Kementrian Pendidikan Nasional untuk segera menghentikan program sekolah bertaraf Internasional (SBI). Mulai dari salah konsep hingga merusak bahasa dan mutu pendidikan, program SBI dianggap tidak cocok dan harus segera ditinggalkan.

Demikian dilontarkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma dalam Petisi Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai program gagal. Petisi itu dipaparkan Ketua Umum IGI Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI, Selasa (8/3/2011), untuk mendesak Komisi X segera menghentikan sementara seluruh program SBI.

“Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya dan 90 persen pasti gagal. Di luar negeri konsep ini gagal dan ditinggalkan,” kata Satria tentang isi petisi tersebut.

Menurutnya, sepuluh kelemahan mendasar program SBI itu harus dievaluasi, diredefinisi, dan perlu dihentikan. Kelemahan pertama, kata Satria, program SBI jelas tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat buruk.

“Bisa dibuktikan, bahwa tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam dalam SBI,” tegas Satria.

Kedua, SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada (existing school).

Ketiga, program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL> 500.

“Padahal, tidak ada hubungannya antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogis,” paparnya.

Merusak bahasa

Satria memaparkan, kelemahan keempat pada SBI adalah telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik. Menurutnya, guru tidak mungkin disulap dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Akibatnya, banyak siswa SBI justru gagal dalam ujian nasional (UN) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya.

“Itulah fakta keras yang menunjukkan bahwa program SBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI,” tambahnya.

Di sisi lain, hasil riset Hywel Coleman dari University of Leeds UK menunjukkan, bahwa penggunaana bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa.

Sementara itu, kelemahan kelima dari SBI adalah penggunaan bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dengan label SBI, materi pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Inggris, sementara di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya tetap berkualitas dunia.

“Kalau ingin fasih dalam berbahasa Inggris yang harus diperkuat itu bidang studi bahasa Inggris, bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan,” tegas Satria.

Keenam, SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Sementara itu, kelemahan ketujuh menegaskan, bahwa SBI juga telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi sangat komersial.

“Komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang, karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah di SBI,” tandas Satria.

SBI juga telah melanggar UU Sisdiknas. Karena menurut Satria, pada tingkat pendidikan dasar sekolah publik atau negeri itu wajib ditanggung pemerintah. Kenyataannya, dalam SBI peraturan ini tidak berlaku.

Kedelapan, SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah karena tanpa itu semua sebuah sekolah tidak berkelas dunia.

“Program ini lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal, pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat,” katanya.

Kelemahan kesembilan, lanjut dia, SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan. Kesalahan konseptual SBI terutama pada penekanannya terhadap segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang nonakademik.

“Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa sebagai seorang yang cerdas akademik belaka, padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya, dan olahraga,” ujar Satria.

Kelemahan terakhir, SBI adalah sebuah pembohongan publik. SBI telah memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat karena SBI dianggap sebagai sekolah yang “akan” menjadi sekolah bertaraf Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal, kata Satria, kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai dan bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada.

“Ini sama saja dengan menanam ‘bom waktu’. Masyarakat merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program ini,” kata Satria.

RSBI dan Penyelewengan di Semua Level

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi X DPR RI menilai, isu utama perlu dievaluasinya rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) bukan di level mana penyalahgunaan terbesar terjadi. RSBI terbukti telah membuka peluang penyelewengan dana di semua level sekolah.

Demikian diungkapkan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian, Selasa (15/3/2011), menanggapi kisruh RSBI/SBI yang kembali mengemuka. Ia mengungkapkan, sampai saat ini pun masih banyak keluhan dan pengaduan yang muncul tentang RSBI/SBI mulai level SD hingga SMA.

“Saya sudah minta agar Komisi X mengagendakan topik ini dan meminta Kemdiknas mempresentasikan hasil evaluasinya secara transparan dan segera mengubah kebijakan tentang RSBI. Jika perlu UU Sisdiknas juga harus direvisi,” ujar Hetifah.

Seperti diberitakan, penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan pungutan orangtua siswa untuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) paling banyak terjadi di jenjang SMA. Sementara di tingkat SD hanya sekitar 25 persen.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Senin (14/3/2011), mengakui dana untuk RSBI tidak seluruhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar dan kualitas guru, melainkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan ruangan kelas, pembangunan laboratorium, pemasangan mesin pendingin ruangan, dan pagar atau gerbang sekolah.

Untuk itu, hasil evaluasi pemerintah terhadap RSBI itu akan menjadi landasan penyusunan peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai RSBI yang antara lain akan memperketat penggunaan dana. Penyalahgunaan penggunaan dana oleh RSBI ini, kata Fasli, menjadi fokus utama evaluasi pemerintah.

“Jangankan Audit, Laporan Saja Tak Ada!”

JAKARTA, KOMPAS.com – ICW menilai, pengakuan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal soal besarnya penyalahgunaan dana RSBI di jenjang SMA sangat mungkin terjadi. Indikasi itu bisa dilihat dari kasus dugaan korupsi temuan BPK dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan Block Grant RSBI di 7 sekolah, yaitu SMPN 30, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67, dan SDN 012 RSBI Rawamangun Jakarta.

“Kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS dan BOP di SMPN Induk itu ditaksir mencapai Rp 1,1 miliar lebih, sementara di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi sebesar Rp 4,5 miliar. Jadi, kalau dikatakan di SMA juga terjadi penyalahgunaan, itu sangat mungkin terjadi,” ujar Febri Hendri, peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Kompas.com, Selasa (15/3/2011).

Seperti diberitakan, Selasa (15/3/2011), Wamendiknas mengakui bahwa penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan pungutan orangtua siswa untuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) paling banyak terjadi di jenjang SMA, sementara di tingkat SD hanya sekitar 25 persen.

Dana untuk RSBI itu, kata Fasli, tak seluruhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar dan kualitas guru, melainkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan ruangan kelas, pembangunan laboratorium, pemasangan mesin pendingin ruangan, dan pagar atau gerbang sekolah.

“Sangat mungkin terjadi penyalahgunaan karena dari kasus itu kami akhirnya tahu bahwa tidak ada pertanggungjawaban penggunaan uang RSBI di sekolah, terutama dana yang berasal dari orang tua murid,” ujar Febri.

Ia menambahkan, persoalan dana RSBI ini memang aneh. Sejauh ini, kasus penyalahgunaan dana RSBI jenjang SMA juga pernah terjadi di SMA 68 Jakarta. Hanya saja, persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Jangankan diaudit, pertanggungjawaban pemakaian dananya saja tidak ada,” kata Febri.

Retno Listyarti, guru di SMAN RSBI 13 Jakarta Utara, mengatakan selama ini pemantauan penggunaan dana di lapangan sangat kurang. Dana pelatihan bahasa Inggris misalnya, sejauh ini benar atau tidak dilaksanakan juga tidak pernah dicek.

“Sekolah-sekolah negeri yang diinternasionalisasikan atau di-RSBI-kan itu kan sekolah unggulan, isinya anak-anak orang kaya dan dapat bantuan negara atau block grant. Selain tidak adil, juga rawan dikorupsi karena transparansinya kurang, bahkan tidak ada,” ujar Retno.

Akhirnya… Konsep RSBI Bakal Diubah!

DEPOK, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengakui, dia memahami kritik dan protes masyarakat mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Hal itu terutama mengenai kesan RSBI eksklusif hanya untuk “anak orang kaya”, dengan dikuatkan biaya tinggi. Padahal, RSBI tetap sekolah publik yang harus mengalokasikan 20 persen untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

Untuk itu, pemerintah akan merombak konsep dasar dan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional yang dinilai tak sesuai lagi dengan harapan dan ide awal. Institusi pendidikan salah menerjemahkan kualitas dengan label “internasional” dan menggunakan pendekatan kelas serta menafsirkan metodologi pengajaran dengan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

“Tidak penting namanya apa, internasional atau nasional. Masyarakat inginnya institusi pendidikan berkualitas. Jangan pakai nama internasional kalau jiwanya belum internasional,” kata Nuh seusai pembukaan “Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011” di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).

Sementara itu, Wakil Mendiknas Fasli Jalal menyayangkan adanya sekolah yang tidak membatasi penarikan biaya pendidikan dari orangtua. Meski tak ada aturan khusus yang mengatur penarikan uang itu, Fasli mengingatkan, RSBI tetap mempunyai kewajiban menerima siswa kurang mampu.

“Tidak ada keharusan biaya mahal. Setiap RSBI berbeda-beda. Ada RSBI yang bebas biaya juga, tergantung tiap-tiap pemerintah daerahnya,” ujarnya.

Pemerintah mengevaluasi 130 RSBI. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menyusun peraturan menteri tentang RSBI. Peraturan menteri itu terbuka untuk diubah. (LUK)