JATIM DUKUNG RENCANA PENGALIHAN PENCAIRAN DANA BOS

Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI yang akan mengalihkan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapat dukungan Pemprov Jawa Timur.

“Proses pencairan dana dari pemerintah pusat ke rekening sekolah secara langsung memiliki banyak kelemahan, karena itu kami mendukung metode baru, yakni dari pusat ke rekening Pemerintah Provinsi akan sangat bagus,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim, Dr Harun di Surabaya, Rabu (10/8).
Menurut Harun, stetemen Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas, Suyanto yang mengatakan pada 2012 akan menyalurkan dana BOS melalui transfer ke kas provinsi dan langsung ke sekolah harus didukung. Sebab, dengan cara yang diterapkan saat ini banyak keluhan yang di sampaikan kepala sekolah.
Dari data yang masuk ke Dindik Jatim, banyak keluhan terkait pembuatan laporan keuangan dialami sekolah-sekolah tingkat SD. Pasalnya, di SD tidak memiliki tenaga TU yang khusus membuat laporan keuangan. Apalagi, laporan keuangan dana BOS harus detail. “Bayangkan di SD tidak memiliki tenaga pembuat laporan keuangan. Mereka mengaku banyak yang kesulitan membuat laporan,” ujarnya.
Jika memang benar-benar diserahkan ke provinsi, Harun menegaskan, Dindik akan melakukan pembinaan secara intensif. Selain itu, sekolah-sekolah yang bersangkutan juga bisa melakukan konsultasi ke Dindik Jatim secara langsung.
Jika memang terdapat kesalahan terus menerus, apalagi ada keterlambatan, maka Dindik akan mengeluarkan saknsi. Namun, sanksi yang diberikan merupakan sanksi mendidik bagi sekolah yang sering melanggar. “Kita akan melakukan pembinaan cara membuat laporan keuangan yang baik,” jelas Harun.
Sementara itu, Plt Sekertaris Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, rencana perubahan pencairan dana BOS yang ingin kembali pada pola lama sangat disesalkan. Pasalnya, proses lama akan menambah panjang pencairan dana BOS tersebut. “Kan tambah panjang lagi. Tapi kalau itu kebijakan akan kita laksanakan,” katanya.
Yusuf menerangkan, jika memang ada perubahan pencairan, sebaiknya pemerintah pusat mencari pola yang lebih baik dengan cara lebih cepat, bukan menambah panjang cara pengambilan dana BOS.
Jika pencairan dana BOS prosesnya panjang, maka peluang penyimpangan juga sangat besar. Untuk menghindari itu, maka pusat harus melakukan kajian mendalam. “Harus ada telaah mendalam. Proses pencairan BOS harus lebih efektif,” terangnya. (hjr) Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim